ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI SESI 1 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA


ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI SESI 1
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum.
Sebelum masuk kepada pembahasan utama yaitu sebagaimana judul utama yang tertera di atas, maka alangkah baiknya apabila saya selaku penulis, memaparkan terlebih dahulu mengenai “Pengertian Hukum” itu sendiri. Karena ternyata masih banyak dari masyarakat kita yang kurang memahami akan “Pengertian Hukum” yang sebenarnya.
Hal itu terbukti dari masih banyaknya tindakan masyarakat yang berlaku anarkis atau ‘main hakim sendiri’ dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat itu sendiri. Seperti halnya tindakan pemukulan masa terhadap pelaku kriminal seperti, pencurian, perampokan, dan lain-lain, yang bahkan terkadang kali disertai pula dengan tindakan perusakan barang milik pelaku kriminal, atau bahkan fasilitas umum-pun tidak luput dari perusakan pula.
Oleh karenanya, berikut penulis paparkan mengenenai beberapa “Pengertian Hukum” menurut beberapa sumber.
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana…”

Menurut anneahira.com, Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Selanjutnya sumber dari rentcost.com, Pengertian hukum menurut para ahli :
1. Menurut Aristoteles, Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
2. Menurut Prof. Soedkno Mertokusumo, Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

B. Hukum di Indonesia.

Pada dasarnya hukum di Indonesia diambil / terpengaruh dari kombinasi antara, hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar dalam pelaksanaan hukum di Indnesia baik itu Hukum Pidana atau Hukum Perdata, sangat terpengaruh dari Hukum Eropa Kontinental, khususnya Hukum Belanda yang mulai masuk tanah nusantara pada masa penjajahan, yaitu ketika Nusantara dikenal dengan nama Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).
Sedangkan mengenai keterkaitan Hukum Agama di Indonesia, lebih disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas masyarakat di Indonesia menganut Agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari dominasi hukum syariat Islam pada bidang hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan.
Selanjutnya mengenai keterkaitan Hukum Adat di Indonesia, lebih disebabkan oleh penerusan dari aturan-aturan adat asli tradisioanal setempat dari masyarakat yang telah menjadi bagian dari budaya di Nusantara. Hal tersebut dimaksudkan untuk tidak melupakan jati diri kebudayaan luhur bangsa, dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dari kombinasi tiga sumber hukum di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya yaitu : Hukum Eropa Kontinental (Belenda), Hukum Agama, Hukum Adat, terciptalah Hukum Indonesia sebagai berikut :
1. Hukum Perdata di Indonesia.
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dasar Hukum berlakunya Hukum Perdata di Indonesia terdapat pada Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945.
2. Hukum Pidana di Indonesia.
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana di Indonesia telah diatur dan disah-kan pada UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

3. Hukum Tata Negara.
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang Negara. Seperti halnya dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga Negara.
4. Huku Tata Usaha (Administrasi) Negara.
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Seperti halnya hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
5. Hukum Acara Perdata.
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata.
6. Hukum acara Pidana.
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana.
7. Hukum Adat Indonesia.
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.
8. Hukum Islam (Agama) di Indonesia.
Hukum Islam (agama) di Indonesia sampai saat ini belum pernah bisa diterapkan atau ditegakan secara menyeluruh. Hal tersebut lebih diakibatkan oleh masih terjadinya pro dan kontra, karena status masyarakat mayoritas di Indonesia adalah pengnanut Islam bukan berarti seluruh masyarakat di Indonesia penganut Islam, melainkan masih banyak penganut-penganut agama lain di Indaonesia, seperti Bhuda, Hindu, Katolik, Protestan, dan beberapa kecil ‘Kepercayaan Tradisional’.
Oleh karena itu masih ada dari masyarakat Indonesia yang merasa ‘terdiskriminasi’ oleh hal tersebut, walupun sebenarnya penerapan Hukum Isalm di Indonesia bukan bermaksud untuk mendiskriminasi penganut minoritas.
Di Indonesia sampai saat ini, hanya ada satu-satunya wilayah yang banyak menerapkan Hukum Islam melalui pengadilan Agama, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darrussalam. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :
“Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.”


Sumber :

1. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana
2. anneahira.com – Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.
http://www.anneahira.com/pengertian-hukum.htm
3. scribd.com – HUKUM PERDATA_Berdasarkan Bahan Mata Kuliah FH UII
http://www.scribd.com/doc/14225195/Dasar-Dasar-Hukum-Perdata-Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s