ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI SESI 5 BAGAIMANA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA


ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI SESI 5
BAGAIMANA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

A. Pendahuluan.
Dalam dunia perekonomian sering dijumpai permasalahan yang timbul dari aktivitas perekonomian itu sendiri, hal tersebut telah terbukti dari sejarah perekonomian dunia yang menunjukan bahwa telah timbulnya masalah perekonomian yang cukup mendesak untuk segera ditangani.

Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah perekonomian dunia yang telah penulis kutip dari http://www.bappenas.go.id yaitu sebagai berikut :

Pada tahun 1930 dunia mengalami masalah pengangguran di kalangan tenaga kerja dan sumber daya lainnya, begitu juga tahun 1940 dunia mengalami masalah merealokasikan sumber daya yang langka dengan cepat antara kebutuhan perang dengan kebutuhan sipil. Tahun 1950 terjadi masalah inflasi, tahun 1960 terjadi kemunduran pertumbuhan ekonomi, tahun 1970 dan awal tahun 1980 terjadi kasus biaya energi yang meningkat (harga minyak yang meningkat sepuluh kali dibandingkan dekade sebelumnya) (Lipsey, et. al. 1991), memasuki akhir tahun 2008 sampai dengan saat ini krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat sejak 2007 yang dipicu macetnya kredit perumahan (subprime mortgage) juga telah menimbulkan permasalahan yang mendunia.

Dari permasalahan tersebut telah mengakibatkan perekonomian dunia yang melemah, sehingga berdampak pula pada Indonesia . Hal tersebut terlihat dari pasar ekspor produk Indonesia yang menjadi sangat menurun, nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga hutang luar negeri pemerintah maupun swasta menjadi beban yang cukup berat.
Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang sebagai negara jajahan bangsa asing karena alasan ekonomi bahwa Indonesia merupakan sumber hasil bumi yang sangat penting bagi dunia juga mempelihatkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang penting bagi suatu negara.

Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa persoalan-persoalan ekonomi selalu muncul dari penggunaan sumberdaya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Akibat kelangkaan, maka terjadi perebutan untuk menguasai sumberdaya yang langka tersebut. Perebutan menjadi penguasa atas sumber daya yang langka bisa menimbulkan persengketaan antar pelaku ekonomi bahkan bisa memicu perang baik antar daerah maupun antar negara.

Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik dengan prinsip – prinsip keadilan. Hukum ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengatasi berbagi persoalan tersebut.

B. Hukum Ekonomi.
Akibat dari sumber daya yang terbatas telah menyebabkan perlunya suatu perangkat hukum yang dapat mengatur agar semua pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil (win-win solution) dan agar tidak terjadi perselisihan diantara pelaku ekonomi.

Fungsi hukum salah satunya adalah mengatur kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi.

Agar tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut.

Hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

2. Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

C. Bagaimana Membenahi Hukum Ekonomi di Indonesia.
Bagaimana membenahi hukum ekonomi di Indonesia ? sepertinya pertanyaan tersebut masih cukup sulit untuk dijawab oleh saya selaku penulis karena dirasa penulis masih cukup awam mengenai hal tersebut. Namun dalam hal ini penulis akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

Seperti yang telah kita ketahui dewasa ini telah sering kita dengar dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang telah banyak memberitakan mengenai pelanggaran hokum yang telah banyak merugikan Negara, baik itu yang bersifat pelanggaran ringan maupun berat. Salah satu pelenggaran hukum yang memang cukup berpengaruh buruk terhadap perekonomian Negara Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah dilansir di media masa bahwa permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang ini telah banyak terjadi, dan hal itu tentu sangat merugikan Negara. Seperti halnya kasus korupsi yang saat ini telah cukup menghebohkan, seperti kasus mengenai proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang yang telah menimpa beberapa petinggi partai paling berkuasa di Indonesia yaitu Partai Demokrat, dan kasus yang terbaru yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan Kitab Suci Al-quran di kementrian agama yang melibatkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Zulkarnain Djabar.

Dari berbagai kasus tindak korusi tersebut, KPK selaku badan Negara yang berwenang menindak kasus korupsi di Indonesia diharapkan dapat dengan maksimal menyelesaikan kasus tindak korupsi di Indonesia. Namun apa daya, KPK hanya-lah sebuah “alat” untuk menindak atau memberantas kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu untuk memebenahi Indonesia agar terbebas dari tindak korupsi tentunya kembali kepada pribadi masing-masing warga Indonesia dari berbagai lapisan agar memperbaiki moral masing-masing individu dengan menanamkan rasa kesadaran bahwa tindak korupsi itu adalah kesalahan yang amat besar yang dapat merugikan orang banyak.

Salah satu cara menanamkan kesadaran tersebut adalah dengan pendidikan agama dan moral, sehingga diharapkan memiliki pribadi yang baik agar menghindari tindak korupsi. Penulis berpendapat bahwa perbaikan moral adalah hal utama dalam usaha pemebebasan Indonesia dari korupsi, hal tersebut penulis dasarkan bahwa tindak korupsi adalah salah satau tindak yang menunjukan mengenai kebobrokan moral. Hal tersebut telah jelas dapat dilihat dari salah satu kasus korupsi terbaru yaitu mengenai pengadaan Kitab Suci Al-quran di kementrian agama, yang mana dari kasus tersebut sangat tidak pantas dilakukan terlebih kasus tersebut justru melibatkan kementrian agama itu sendiri.

Kesimpulan :
Dari penjelasan ala kadarnya di atas, dapat disimpulkan bahwa pembenahan hukum ekonomi di Indonesia sebaiknya didahului dengan penganan kasus-kasus korupsi yang masih merajalela di Indonesia, karena tindak korupsi menurut penulis dirasa sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Dan untuk menangani kasus-kasus korupsi tersebut dirasa pula tidak cukup hanya dengan memberikan wewenang kepada KPK untuk menindak kasus korupsi, melainkan juga dengan menanamkan rasa kesadaran dan perbaikan moral setiap individu masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat.

Sumber :
1. Blog Bappenas – Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia Dan Pelaksanaannya Dalam Otonomi Daerah.
http://www.bappenas.go.id/blog/?p=97

2. http://www.antaranews.com – Anas akan klarifikasi dugaan korupsi Hambalang.
http://www.antaranews.com/berita/318408/anas-akan-klarifikasi-dugaan-korupsi-hambalang

3. news.detik.com – KPK Jamin Kasus Korupsi Alquran Bukan Pengalihan Isu Kasus Hambalang.
http://news.detik.com/read/2012/06/30/163334/1954759/10/kpk-jamin-kasus-korupsi-alquran-bukan-pengalihan-isu-kasus-hambalang?9922022

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s